Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat empat prioritas utama Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dua diantaranya merupakan tanggung jawab kementeriannya, yaitu kemandirian energi dan hilirisasi. 

Bahlil menegaskan program hilirisasi merupakan pilar kunci dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya dalam mencapai kemandirian energi dan memperkuat kedaulatan bangsa. 

Baca Juga: Presiden Prabowo Serukan Israel untuk Akui Negara Palestina

Dirinya menyampaikannya dalam Forum Energi Mineral di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Menurutnya, hilirisasi merupakan instrumen fundamental untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong keadilan sosial.

"Asta Cita Bapak Presiden Prabowo yang telah dicanangkan itu minimal ada empat yang menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah terkait dengan kemandirian pangan, kemudian kemandirian energi, makanan bergizi, dan hilirisasi," kata Bahlil, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (29/5).

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel sebagai bukti nyata dampak positif kebijakan ini terhadap kedaulatan ekonomi. Dari hanya sekitar USD 3,3 miliar ekspor nikel pada 2017-2018, hilirisasi berhasil melipatgandakannya menjadi hampir USD 40 miliar pada 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan yang tidak hanya menguntungkan pendapatan negara, tetapi juga mengurangi defisit perdagangan.

Lebih lanjut, Bahlil secara tegas menyoroti kondisi kemandirian energi Indonesia, khususnya di sektor minyak. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap penurunan drastis lifting minyak nasional dari 1,5-1,6 juta barel per hari pada tahun 1996-1997 menjadi hanya sekitar 580 ribu barel per tahun 2024.

"Apa dengan penurunan lifting itu apakah memang kita sudah tidak punya sumber daya alam atau ini sengaja diturunkan agar impor terus? Menurut saya ini ada unsur kesengajaan by design," ujar Bahlil.

Sebagai langkah nyata untuk memperkuat kedaulatan energi, Kementerian ESDM, jelas Bahlil, akan mengevaluasi dan mencabut izin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak produktif, termasuk bagi perusahaan besar yang telah lama memegang konsesi tanpa ada kemajuan signifikan dalam produksi. 

Halaman:

• 1
• 2