Menjelang aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) pada 20 Mei 2025, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mendorong pemerintah untuk tidak hanya menyusun regulasi, tetapi mengambil langkah konkret dengan membuat aplikasi ojek online sendiri.

Djoko menyampaikan usulan tersebut sebagai respons atas tuntutan kesejahteraan yang kerap menjadi pemicu aksi mogok massal para pengemudi. Ia meyakini, platform yang dikelola langsung oleh negara dapat memberi perlindungan yang lebih nyata bagi para pekerja sektor informal itu.

"Kalau saya bilang untuk pada negara buat aplikasi sendiri untuk mengatur Ojol," ujarnya kepada Warta Ekonomi, dikutip Senin (19/5/2025).

Baca Juga: Ojol Matikan Aplikasi pada 20 Mei, LRT Hingga Transjakarta Bakal Diserbu

Alih-alih merancang Undang-Undang Transportasi baru, Djoko menyarankan pemerintah fokus pada langkah praktis yang dapat langsung menyentuh kebutuhan para pengemudi. "Ya mestinya begitu melindungi melindungi ya dengan cara buat aplikasi sendiri kalau pemerintah mau penduli pada rakyatnya," pungkasnya.

Ia pun menyoroti lemahnya perlindungan terhadap pengemudi ojek online di Indonesia, yang terbukti dari seringnya aksi offbidmenjadi pilihan untuk menyampaikan aspirasi.

Baca Juga: Ratusan Pengemudi Ojol Gelar Aksi di Kemnaker, Tolak Politisasi dan Suarakan Minimnya Regulasi Kemitraan

Djoko mengambil Korea Selatan sebagai contoh negara yang pernah menghadapi tantangan serupa, ketika kehadiran Uber memicu polemik regulasi. Ia menuturkan bahwa Negeri Ginseng akhirnya memilih membuat aplikasi transportasi sendiri sebagai bentuk intervensi negara demi kepentingan umum.

"Di Korea buat aplikasi sendiri untuk melindungi apa yang ada," katanya.

Menurut Djoko, sudah saatnya pemerintah Indonesia mencontoh langkah tersebut. Dengan mengembangkan aplikasi nasional, negara tak hanya bisa mengatur tarif dan operasional, tetapi juga menjamin hak-hak para pengemudi ojek online secara lebih adil dan berkelanjutan.