Soroti Pembangunan Pelindo II, FPPI Minta Sistem Outsourcing Dihapuskan

Sekelompok masyarakat dan pekerja mengatasnamakan sebagai Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia II, di Pos 9, Pelabuhan Tanjung Priuk, Kami (8/11/2018). Aksi melibatkan sekitar 200 masa berlangsung mulai pukul 09.00 hingga puku 11.00 WIB.
Dalam orasinya mereka menyebut pelabuhan terbesar di Indonesia itu dikelola dengan tidak baik sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Pembangunan pelabuhan dengan pinjaman asing mencapai Rp20,8 tiliun dinilai tidak ada urgensinya.
Nova Sofyan Hakim, Ketua FPPI mengingatkan, pengelolaan Pelabuhan Nasional itu menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Maka dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.
“Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi,” tegas Nova.
Menurut Nova, pinjaman dana pembangunan ke asing dengan tempo 20 tahun itu justru menghilangkan potensi ekonomi dan kedaulatan atas aset strategis nasional. Pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan juga sempat menganggur selama 3 tahun, sementara negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.
“Dampak sosial yang kami rasakan atas kebijakan itu, kami para pekerja malah di-PHK massal dan pola outsourcing,” bebernya.
Masih menurut Nova, seharusnya pemerintah mengelola pelabuhan secara konstitusi dan berdaulat, sehingga potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Para pekerja pelabuhan juga ibarat terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi itu. Dengan demikian masa depan pelabunan Indonesia ke depan menjadi lebih baik.
“Karena itu kami ingin hak kami sebagai pekerja pelabuhan dipenuhi, sistem outsourcing kami minta dihilangkan,” pintanya.
相关文章
Uji Materi Presidential Threshold Tak Diterima MK, Partai Buruh Kembali Akan Gelar Demo
JAKARTA, DISWAY.ID- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait syarat amb2025-05-25AHY Jadi Ketum Lagi, Ini Susunan Baru Pengurus Partai Demokrat
JAKARTA, DISWAY.ID--Kongres Ke-VI Partai Demokrat resmi menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) se2025-05-25- Jakarta, CNN Indonesia-- Seorang petugas penanganan bagasi di Bandara Gatwick, London, Inggris telah2025-05-25
Sambut Ramadan 1446 H, Dompet Dhuafa Gelar Festival Semesta Ramadan: Berzakat Kerennya Gak Ada Obat
JAKARTA, DISWAY.ID --Dompet Dhuafa menggelar festival untuk menyambut Ramadan 1446 Hijriah.Acara ini2025-05-25Jokowi: Indonesia Siap Gelar KTT ASEAN ke 43 di Jakarta
JAKARTA, DISWAY.ID--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Indonesia siap untuk melaksanakan K2025-05-25Cara Mudah Daftar Online Bansos 2025, Dapat Saldo Dana Pakai NIK KTP
JAKARTA, DISWAY.ID– Cara mendaftar bansos 2025 lewat online mudah dilakukan.Mengutip dari lama2025-05-25
最新评论