Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menyampaikan keprihatinannya kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta selepas Anies Baswedan lengser dari jabatannya. Pasalnya, dia menilai, selama lima tahun menjabat banyak program Gubernur Anies Baswedan tidak terlaksana.

Gembong menilai, tidak tuntasnya pekerjaan Anies Baswedan akan ditanggung Pj Gubernur DKI Jakarta mendatang. Salah satu contoh tidak selesainya pekerjaan Anies adalah jumlah unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang seharusnya ditargetkan sebanyak 350.000 di dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD), tetapi hanya terwujud sekitar 7.400.

Baca Juga: Bongkar Dilema di Pemerintahan Eksekutif, Ketua DPRD DKI Jakarta: Ada Geng Anak Buah Anies Baswedan

"Kan jauh, kenapa jauh? karena selama ini tidak dikerjakan, kenapa tidak dikerjakan? Karena Anies fokus pada rusunami DP 0 persen. Persoalannya di situ," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Senin (22/8).

Menurutnya, Anies Baswedan selama ini hanya asik berdebat dan berdiskusi soal pengubahan nama berbagai sektor, tetapi tidak mengerjakan permasalahan utama di Jakarta. "Misalkan soal pengetasan banjir, ya Pak Anies fokus pada naturalisasi. Fokusnya apa? Fokus diskusi saja. Normalisasi enggak dikerjakan, naturalisasi juga enggak dikerjakan," tuturnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menyebut kinerja Anies Baswedan yang tidak tuntas justru memberatkan penjabat gubernur yang akan datang. Meski tidak ada janji politik, Pj gubernur tetap harus menunaikan program mantan rektor Universitas Paramadina itu.

"Pj bebannya akan lebih berat karena mereka harus mewujudkan harapan warga Jakarta. walaupun sekali lagi harapan yang dahulu ditumpukan kepada gubernur hasil pilkada 2017, beban itu melekat pada PJ," tambah Gembong.