Belum Sebulan Menjabat, Donald Trump Hadirkan Program 'Resign Dibayar' untuk PNS

Pemerintahan Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial, kali ini ia berencana untuk merampingkan jajaran pemerintahan dari Amerika Serikat (AS). Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menawarkan program insentif yang menggiurkan bagi mereka yang ingin berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dilansir dari Reuters, Kamis (30/1), Trump tengah mendorong pengunduran diri 2 juta pegawai negara melalui program bernama Deferred Resignation Program. Program tersebut akan memungkinan pekerja federal untuk tetap menerima gaji tanpa perlu bekerja hingga 30 September 2025.
Baca Juga: Ancaman Trump Ini Bikin Dolar AS Menguat, Redupkan Yen hingga Franc Swiss
Namun, tawaran tersebut datang dengan kemungkinan bahwa pekerjaan atau posisi mereka saat ini menghilang atau tak dibutuhkan lagi oleh pemerintahan dari Trump. Uniknya, pegawai yang berminat diminta untuk membalas penawaran tersebut tersebut dengan memberikan balasan berupa kata "resign" (mengundurkan diri).
Adapun tawaran ini mencakup semua pegawai sipil, kecuali mereka yang bekerja di bidang imigrasi, keamanan nasional, dan Layanan Pos AS. Penawaran tersebut memberi batas waktu hingga 6 Februari 2025.
Penawaran ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintahan baru dalam mengecilkan, merombak, dan membentuk kembali pemerintahan sesuai dengan prioritas dari Trump. Trump terkait dengan penawaran ini juga menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel.
Ia menyebutkan bahwa meski beberapa lembaga kemungkinan akan meningkatkan jumlah pegawainya, sebagian besar lembaga diperkirakan akan mengalami pengurangan melalui restrukturisasi dan pemutusan hubungan kerja.
Trump juga memperingatkan bahwa penawaran ini tak akan menjamin setiap insan yang mengambil tawaran terkait akan mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka kembali.
"Saat ini, kami tidak dapat memberikan kepastian penuh terkait posisi terkait. Tetapi jika posisi atau jabatan dihapus, pihak terkait akan diperlakukan secara terhormat," ungkap Trump.
Meski belum jelas berapa banyak pegawai yang akan menerima tawaran ini dan bagaimana dampaknya terhadap biaya pemerintah atau layanan publik. Beberapa pihak justru ragu tawaran ini akan berjalan di AS.
Baca Juga: Pengumuman Donald Trump Bikin Harga Emas Melejit
Misalnya Senator Demokrat Tim Kaine yang menyebut proposal ini sebagai tawaran palsu. Trump menurutnya tidak memiliki wewenang untuk menawarkan insentif tersebut dan pegawai mungkin tidak akan menerima pembayaran yang dijanjikan.
相关文章
Jampidsus Febrie Ardiansyah Dikabarkan Dikuntit Densus 88, Begini Respon Kejagung
JAKARTA, DISWAY.ID- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah di2025-06-09Info Loker PT Tirta Utama Abadi, Yuk Lulusan SMA/SMK Silakan Melamar
JAKARTA, DISWAY.ID -Informasi lowongan kerja PT Tirta Utama Abadi bagi kalian lulusan pendidikan min2025-06-09Lebih Ramah Lingkungan, Shell Indonesia Luncurkan Shell Silk Alkane untuk Industri Kosmetik
Warta Ekonomi, Jakarta - Shell Indonesia resmi meluncurkan produk terbarunya, Shell Silk Alkane, yan2025-06-09Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Anggaran Belum Usai!
Warta Ekonomi, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi2025-06-09Dompet Dhuafa Bersama Sekolah Diponegoro dan Green Pramuka Ajak Ratusan Yatim Berbelanja Sepuasnya
JAKARTA, DISWAY.ID -Senyum kebahagiaan terpancar dari ratusan anak-anak yatim, dalam agenda berbagi2025-06-09Riza Patria: Pemecatan Mohamad Taufik Baru Rekom MKP, Belum Diputuskan DPP Gerindra
SuaraJakarta.id - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, pemecatan2025-06-09
最新评论